Negara
Indonesia sebagai negara maritim menyebabkan Indonesia menjadi negara yang
majemuk. Negara multikultural yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai
perbedaan, hal ini telah terwujud di dalam salah satu pilar kebangsaan
Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika. Jadi, dengan beraneka ragam suku, budaya,
bahasa, dan tradisi justru menjadkan bangsa Indonesia saling bersatu dalam
mewujudkan kebhinekaan yang sangat tinggi di masing-masing individu. Dengan adanya
perbedaan di masing-masing daerah, hal ini juga menyebabkan adanya perbedaan
dalam tata kelola pemerintahan di masing-masing daerah. Meski secara
keseluruhan masyarakat Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, tetapi
dalam kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui dan dapat
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandu di setiap silanya.
Berbicara
mengenai kepemimpinan, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dan ratusan
kabupaten atau kota menjadikan Indonesia hampir di setiap tahunnya melakukan
pemilihan kepala daerah sebagai wujud pesta demokrasi bagi rakyat. Dalam
pemlihan daerah dipilih langsung oleh rakyat yang memiliki hak suara sesuai
dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wujud demokrasi memang sudah
sangat dirasakan oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh, tetapi apakah
masyarakat Indonesia mengetahui indikator-indikator pemimpin yang ideal untuk
memimpin daerahnya? Sebelum menjawab indikator-indikator pemimpin ideal, saya
akan mengulas terlebih dahulu keadaan mengenai pendidikan politik yang
dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Pemilihan
kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat memang sangat baik, karena
menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memilih wakil rakyatnya. Apalagi
Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang berasaskan Trias Politika,
jadi memang harus dari, oleh, dan untuk rakyat. Akan tetapi apakah data di
lapangan seperti yang diharapkan? Kita sendiri yang bisa melihat secara
langsung mengenai pertanyaan tersebut. Kondisi masyarakat Indonesia dan
khsusunya yang memiliki hak pilih belum mengerti betul mengenai sistem
demokrasi, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih acuh tak
acuh dengan sistem perpolitikan yang dijalani saat ini. Ditambah lagi pihak
pemerintah dalam memberikan edukasi tentang ilmu politik kepada masyarakat dan
khususnya yang berpendidikan rendah sangat belum dirasakan.
Contoh
kecilnya bisa dilihat pada saat menjelang adanya pemilukada di masing-masing
daerah. Berbagai lapisan masyarakat akan mulai mengkotak-kotakan dirinya,
misalnya ada yang menjadi tim sukses dari salah satu calon, ada yang bersifat
bijak dalam memilih pemimpin, ada yang berprinsip siapa yang memberi saku
itulah pemimpin yang baik, dan bahkan ada yang golput dengan alasan pemimpin
semuanya tidak ada yang baik. Lalu, bagaimana dampak dari mengkotak-kotakkan
diri dalam pemilukada? Sangat jelas akan berdampak negatif bagi masyarakat
lainnya, karena pemilukada bersifat sangat sistemik. Misalnya bagi para tim
sukses akan mengajak seluruh keluarga, saudara, sahabat, rekan kerja, dan teman
dekat lainnya untuk memilih calon pemimpin yang didukungnya. Selain itu, bagi
masyarakat yang berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf akan memilih calon
yang memberikan saku, karena menurut mereka waktu 1 (satu) hari kerja telah
dihabiskan untuk memilih satu orang calon pemimpin, sehingga harus ada uang
ganti. Ditambah lagi bagi masyarakat yang berprinsip golput yang dikarenakan
sudah tidak ada rasa kepercayaan lagi kepada pemerintah, karena banyak sekali sekarang
kasus-kasus pemerintah yang berhubungan dengan tindakan korupsi. Inilah polemik
yang tidak pernah terselesaikan, bahkan untuk mewujudkan pemimpin ideal itu
bersifat subyektif atau tergantung dari masing-masing individu.
Terlepas
dari masalah yang sangat polemik di atas, pemerintah selaku wakil rakyat harus
melakukan terobosan terlebih dahulu untuk memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat secara luas. salah satunya peningkatan sosialisasi mengenai
pemilihan kepala daerah di masing-masing kecamatan atau desa, karena selama ini
sosialisasi hanya dalam bentuk tulisan spanduk yang dipasang di depan kantor
kecamatan atau desa. Padahal objek pembacanya yakni masyarakat yang kebanyakan
pendidikan yang rendah dan bahkan buta huruf. Jadi, dalam pemberian materi
tentang sistem politik khsusunya pemilukada harus dilakukan secara intensif
supaya bisa dirasakan oleh masyarakat dari lapisan atas sampai bawah. Dengan
demikian, apabila seluruh lapisan masyarakat sudah memiliki wawasan yang luas
dalam bidang politik, maka akan lebih mudah dalam merumuskan pemimpin ideal
yang dijadikan sebagai panutan dan wakil rakyat.
Indikator
pemimpin ideal secara umumnya ada empat, yakni menyampaikan amanat, jujur,
pintar, dan dapat dipercaya. Akan tetapi, sampai saat ini sangat sulit untuk
mencari calon pemimpin yang memenuhi kriteria di atas. Apalagi ditambah dengan
persyaratan calon pemimpin daerah harus berasal dari salah satu anggota atau
diusulkan oleh partai politik, sehingga calon pemimpin saat ini tidak ada yang
murni mencalonkan dirinya karena amanat untuk menjadi wakil rakyat dan
memajukan daerahnya. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal di Indonesia masih
bersifat dalam tulisan yang subyektif di setiap kalangan masyarakat.
Kata Kunci : Pemimpin Ideal Untuk Daerah
